Jumat, 19 April 2013

ZAINI-MUZAKIR PRIORITASKAN PERBAIKAN AKHLAK


Wakil Gubernur (Wagub) Aceh terpilih, Muzakir Manaf menegaskan, perbaikan akhlak dan moral merupakan program utama yang akan dilaksanakan selama pemerintahan Zaini Abdullah/Muzakir Manaf. Program ini dinilai cukup mendesak, sehingga akan dilakukan pada kesempatan pertama, dengan melibatkan para ulama dari seluruh Aceh.

“Setelah dilantik, pekerjaan pertama yang kami laksanakan adalah memanggil tokoh ulama seluruh Aceh untuk membahas konsep pendidikan aqidah dalam upaya memperbaiki akhlak dan moral yang mulai rusak,” ungkap Muzakir Manaf, dalam acara pertemuan silaturahmi dengan tokoh Aceh Barat Daya (Abdya) di Gedung DPRK setempat, Rabu (20/6) malam.
Menurut Muzakir, konsep dan program perbaikan akhlak sebagian masyarakat dan aparatur pemerintah yang dinilai mulai rusak, diserahkan sepenuhnya kepada ulama dan teungku-teungku dayah (pesantren). Pemerintah Aceh, tegas Muzakir, siap mendukung sepenuhnya, termasuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kebutuhan ini. “Karenanya, ulama harus siap,” tegasnya.

Terkait dengan program ini, pria yang akrab disapa Mualim ini, menyatakan, seluruh masyarakat Aceh harus menggalakkan kembali kegiatan belajar mengaji (membaca Alquran). 

Di depan ribuan warga dan tokoh Abdya, Muzakir Manaf juga menegaskan, pemerintahan ke depan harus dijalankan dengan tiga prinsip dasar yakni, keikhlasan, kesadaran, dan transparan. “Tanpa tiga prinsip tersebut, sama saja dengan pemerintahan yang sudah-sudah,” ungkapnya.

Pembangunan ekonomi
Seiring dengan program perbaikan akhlak dan moral ini, kata Muzakir Manaf, Pemerintahan Zaini/Muzakir juga akan melakukan upaya peningkatan pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. “Setelah memperbaikiakhlak dan moral, kemudian diisi dengan kegiatan pembangunan ekonomi yang kuat, untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat,” katanya.

Dalam kaitan ini, masyarakat Kabupaten Abdya yang sebagian besar adalah petani, diarahkan agar tidak menjadi kuli pengusaha yang datang dari luar. Sektor perkebunan kelapa sawit, misalnya, petani Abdya diarahkan untuk memiliki areal kebun sendiri. Ia juga menyatakan Pemkab Abdya dan Pemerintah Aceh akan bersama-sama melaksanakan program agar seluruh kekayaan alam di Abdya, termasuk hasil tambang, harus diolah di Abdya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar